Kerajaan Arab Saudi Meminta Dewan Keamanan PBB untuk Memenuhi Tanggung Jawabnya dengan Menuntut Israel untuk Mengakhiri Penjajahan dan Menarik Diri dari Wilayah Arab.


Arab Saudi menegaskan bahwa hak untuk pembangunan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk hidup adalah salah satu hak paling dasar yang dijamin oleh hukum internasional kepada semua manusia di dunia tanpa terkecuali. Namun rakyat Palestina masih kehilangan hak-hak mereka yang paling dasar, melihat bahwa pemerintah Israel tidak hanya mengambil hak-hak rakyat Palestina ntuk pembangunan tetapi juga telah mengambil hak mereka untuk membangun negara merdeka dan layak untuk memeluk harapan dan aspirasi mereka.

Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Kerajaan Saudi, Al-Mualami kepada Komite Ekonomi dan Keuangan PBB yang diadakan hari ini untuk membahas hal tentang implikasi ekonomi dan sosial dari penjajahan Israel terhadap kondisi kehidupan rakyat Palestina di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan penduduk Arab dari Golan Suriah yang diduduki Israel.

Pidato ini disampaikan oleh Perwakilan Tetap Arab Saudi kepada PBB, Duta Besar Abdullah bin Yahya al-Mualami. Duta Besar Al-Mualami mengatakan tujuan pembangunan berkelanjutan memberikan visi bersama untuk masa depan dan peta jalan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan serta perdamaian dan kemakmuran bagi semua masyarakat dunia pada tahun 2030. Ia menjelaskan bahwa terlepas dari indikator positif yang dicapai oleh proses pembangunan sejak awal, terlanjur menjadi sangat sulit untuk dicapai sebagai akibat dari tantangan dan perubahan internasional yang menghambat proses pembangunan dan mencapai perdamaian. Yang paling menonjol adalah akhir dari penjajahan dan dukungan bagi orang-orang tertindas yang berada di bawah pendudukan untuk mencapai hak-hak mereka yang sah.

“Laporan PBB di hadapan kami hari ini menunjukkan adanya skala pelanggaran dan dampak ekonomi-sosial dari penjajahan Israel terhadap kondisi kehidupan rakyat Palestina dan penduduk Golan di wilayah dudukan mereka, serta pelanggaran berkelanjutan oleh otoritas Israel terhadap resolusi internasional, termasuk Resolusi Majelis Umum 75/236, yang menyerukan Israel untuk berhenti mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah Palestina dan Golan Arab Suriah yang diduduki saat ini”.

Ia menaruh perhatian pada fakta bahwa perkembangan berturut-turut dan berbahaya dalam masalah Palestina dan pengabaian Israel terhadap resolusi internasional mencerminkan kecenderungan Israel untuk membatalkan semua upaya yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif. Israel terus mempraktikkan pelanggarannya terhadap rakyat Palestina, pembangunan permukiman illegal, dan eksploitasi ilegal sumber daya alam di wilayah Palestina termasuk wilayah Golan Arab Suriah yang dijajah.

Duta Besar Al-Muallami menambahkan: “ini bertujuan untuk mencapai pembangunan di wilayah Palestina dan Golan Arab Suriah terkait erat dengan perdamaian, keamanan dan keadilan.” Pembangunan dan pemberdayaan kaum muda dan perempuan tidak dapat dicapai tanpa solusi yang langgeng, adil, dan komprehensif untuk masalah Palestina. Ekonomi tidak dapat dipromosikan jika rakyat Palestina belum bisa menikmati keamanan dan stabilitas di negara merdeka mereka, dan ketidakadilan serta kemiskinan tidak dapat dihilangkan tanpa keadilan dan hak yang diberikan kepada pemiliknya.

Dia juga menekankan bahwa, berdasarkan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan tentang penghormatan terhadap prinsip hak yang sama terhadap seluruh masyarakat dan hak untuk menentukan nasib sendiri, Kerajaan Arab Saudi menekankan perlunya masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab politik penuh dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi rakyat Palestina dan untuk memberikan prioritas utama pada solusi yang adil untuk masalah Palestina yang akan mengamankan hak-hak sah bagi rakyat Palestina. Karena solusi sementara atau pemukiman parsial tidak lagi cukup ataupun dapat diterima jika kita masih membiarkan jajahan terhadap wilayah milik rakyat Palestina. Timur Tengah harus menciptakan keamanan dan stabilitas.

Kedubes Kerajaan Arab Saudi meminta Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawab politik dan moralnya agar mewajibkan otoritas Israel untuk menanggapi resolusi dan undang-undang internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel di Palestina, serta agar menarik diri sepenuhnya dari wilayah Arab, termasuk Golan Arab Suriah, dan berhenti mengeksploitasi sumber daya alam mereka secara ilegal.

“Arab Saudi telah, terus menjadi pendukung kuat perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan itu. Pembentukan perdamaian dan nilai-nilai koeksistensi di kawasan ini adalah untuk mematuhi aturan hukum internasional dan untuk memenuhi kewajiban yang diabadikan dalam Piagam PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA.”

Al-Mualami menegaskan kembali posisi tegas Kerajaan Arab Saudi dalam mendukung perjuangan Palestina dan menemukan solusi yang adil untuk masalah yang menjamin hak-hak sah rakyat Palestina; hak mereka untuk kembali ke tanah air mereka, kedaulatan penuh atas sumber daya alam mereka, hak sah mereka untuk mendirikan negara merdeka sebagaimana dikonfirmasi oleh resolusi legitimasi internasional. Inisiatif perdamaian Arab yang diajukan oleh Arab Saudi yang telah menyusun peta jalan untuk solusi akhir bagi semua konflik dalam kerangka solusi dua negara, dan pembentukan negara Palestina tahun 1967 dengan ibukotanya adalah Al-Quds al-Sharif.

Pada akhir pidato, Duta Besar Al-Muallimi mencatat bahwa mencapai pembangunan di wilayah Arab terkait erat dengan keamanan, bahwa keamanan tidak dapat dicapai tanpa mencapai perdamaian yang langgeng dan komprehensif. Dari masalah Palestina, bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat tidak jauh oleh zaman dan tidak terlupakan dari waktu ke waktu. Pihak berwenang Israel harus segera menanggapi seruan untuk perdamaian, Karena kesempatan perdamaian masih terbentang luas, menurut kebijakan fait accompli, Israel diajak terlibat dalam negosiasi serius dengan itikad baik untuk mencapai tujuan yang baik. Mencapai solusi dua negara untuk memastikan stabilitas di Timur Tengah dan kemajuan ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat di kawasan ini.

Diterjemahkan oleh : Nayla Ayu Nurdiana

Sumber : https://ajel.sa/CPmpnJ/, terbit 19 Oktober 2021



Bagikan ini:



Aspal.idn Oktober 19, 2021